Krisis Elpiji dan Pertalite di Ambalau: Pertamina dan Pemda Dinilai Gagal Total, Warga Turun ke Jalan

Sintang, Kalbar, Realitas - Kelangkaan Gas Elpiji 3 kilogram dan BBM jenis Pertalite yang berlangsung lama di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, menjadi bukti nyata kegagalan sistem distribusi energi yang berada di bawah kendali Pertamina dan pengawasan Pemerintah Daerah. Krisis yang dibiarkan berlarut ini akhirnya memicu aksi damai warga pada Kamis, 8 Januari 2025, di halaman Kantor Camat Ambalau.

Aksi yang digelar oleh Aksi Masyarakat Peduli Kecamatan Ambalau tersebut bukan sekadar protes, melainkan tamparan keras bagi Pertamina dan Pemda Sintang yang dinilai lalai menjamin ketersediaan energi subsidi bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Warga membawa tabung gas kosong dan jerigen BBM sebagai simbol penderitaan akibat distribusi yang timpang.
Spanduk bertuliskan “Tolong Aparat Menindak Tegas Mafia Migas di Ambalau” mencerminkan kecurigaan publik bahwa kelangkaan bukan murni karena pasokan, melainkan akibat lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran praktik penimbunan serta permainan distribusi.

Koordinator aksi, Antonius Junas, menegaskan bahwa Elpiji 3 Kg yang seharusnya disalurkan melalui mekanisme resmi justru langka dan dijual dengan harga jauh di atas HET. Kondisi ini dinilai sebagai kegagalan Pertamina dalam memastikan distribusi tepat sasaran, serta ketidakmampuan Pemda menjalankan fungsi pengawasan.

“Jika Pertamina menyatakan stok aman, lalu ke mana perginya gas itu? Siapa yang mengawasi pangkalan? Pemda tidak bisa terus bersembunyi di balik laporan administratif,” tegas Junas.

Akibat kelangkaan tersebut, masyarakat Ambalau terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. Situasi ini dinilai sebagai kemunduran kesejahteraan yang ironis di tengah klaim negara soal pemerataan energi.

Krisis BBM Pertalite pun tak kalah parah. Sebagai daerah yang bergantung hampir sepenuhnya pada transportasi sungai, Ambalau mengalami kelumpuhan mobilitas akibat sulitnya memperoleh BBM.

Kondisi ini secara langsung menunjukkan kegagalan Pertamina memetakan kebutuhan riil wilayah terpencil, serta ketidakseriusan Pemda memperjuangkan tambahan kuota. 

Dampaknya meluas, pelajar terhambat kembali ke sekolah, warga kesulitan mengakses layanan kesehatan, ongkos transportasi melonjak, dan aktivitas ekonomi rakyat tersendat.

“Ambalau lumpuh bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian kebijakan. Energi itu urat nadi, dan hari ini urat itu sengaja dibiarkan kering,” ujar Junas.

Dalam tuntutannya, massa secara tegas mendesak
Pertamina, segera membuka data distribusi Elpiji dan Pertalite ke Ambalau secara transparan

Pemda Sintang bertanggung jawab penuh atas pengawasan pangkalan dan agen resmi

Evaluasi dan pencopotan oknum yang terbukti lalai atau bermain dalam distribusi

Penambahan kuota energi subsidi berbasis kebutuhan riil masyarakat Ambalau
Penanggung jawab aksi, Yosef Obeng, menyatakan bahwa masyarakat menolak terus dijadikan korban pembiaran.

“Pertamina tidak bisa terus mengklaim aman di atas kertas, sementara rakyat kelaparan energi. Pemda juga tidak bisa cuci tangan. Jika ini dibiarkan, maka krisis ini adalah kejahatan struktural terhadap rakyat,” tegas Yosef.

Aksi damai ini menjadi peringatan serius bahwa masyarakat Ambalau menuntut 

pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar rapat, klarifikasi, dan janji normatif. Negara, melalui Pertamina dan Pemda, diminta hadir secara konkret atau bersiap menghadapi gelombang protes lanjutan. (TIM)