Skandal BBM di SPBU Ahmad Yani II: Ketika Jerigen Menang, Rakyat Kehausan

Kubu Raya, Kalimantan Barat — Subsidi BBM yang seharusnya menjadi penyambung napas rakyat kecil, kini diduga berubah menjadi mesin uang kotor bagi oknum tak bertanggung jawab. Di SPBU Nomor 64.783.25, Jalan Ahmad Yani II, aroma permainan gelap menyengat lebih tajam dari bau bensin itu sendiri.

Tim investigasi media menemukan skema licik yang terorganisir. Pertalite bersubsidi yang mestinya menjadi hak petani, nelayan, dan sopir angkot justru hilang tanpa jejak. Masyarakat yang datang mengantre, pulang dengan tangan hampa. Namun di balik layar, jerigen-jerigen besar diam-diam kenyang.

Modusnya terlihat sepele, namun berujung pada kejahatan besar yakni pengendara motor membeli BBM dalam jumlah kecil, bolak-balik, lalu memindahkannya ke jerigen di lokasi tersembunyi. Sekali aksi, volume bisa menembus hampir satu ton.

Yang membuat mata terbelalak, salah satu "pengantri" mengaku membeli Pertalite seharga Rp10.300 per liter lebih mahal dari harga resmi Rp10.000. Hanya beda Rp300? Jangan salah. Dengan ribuan liter per hari, keuntungan haram ini bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya. Semua itu tanpa pajak, tanpa izin, tanpa rasa malu.

Tak jauh dari pompa bensin itu tepat di sebelahnya berdiri gudang penyimpanan gelap. Diduga kuat menjadi tempat penampungan Pertalite subsidi yang disedot dari SPBU. Aneh tapi nyata yaitu operasi ini seperti tak tersentuh hukum, meski berlangsung di ruang terbuka dan berulang-ulang.

Dengan subsidi pemerintah mencapai Rp1.700 per liter, kerugian negara bisa menembus miliaran rupiah per tahun. Namun hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari aparat.

Di satu sisi, negara menggelontorkan triliunan rupiah untuk meringankan beban hidup rakyat. Di sisi lain, oknum-oknum ini justru menyulap bantuan negara menjadi bisnis gelap.

Masyarakat hanya mendapat sisa yakni antrean panjang, stok sering kosong, dan harga subsidi yang tak lagi terasa. Keadilan dikalahkan oleh jerigen.

Skandal SPBU Ahmad Yani II hanyalah puncak gunung es dari mafia BBM yang diduga telah mengakar kuat di Kalimantan Barat. Kini publik menanti yaitu apakah aparat penegak hukum akan bergerak, atau justru menjadi bagian dari diam yang memalukan?

Karena satu hal pasti yakni subsidi adalah hak rakyat. Bukan untuk disedot oleh segelintir orang rakus. Jika dibiarkan, maka jerigen-jerigen nakal akan terus kenyang, sementara rakyat hanya kebagian asap. (Jali)